Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Indonesia yang sudah diujicoba di beberapa kecamatan boleh saja mengusung chip asal China serta disokong aplikasi buatan Jerman. Namun kemampuannya, masih kalah canggih dengan e-KTP milik Malaysia.

Pemerintah membentuk tim kecil interdept dalam mengkaji pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tim ini akan melibatkan 15 kementerian dan lembaga, beberapa di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Pusat Statistik.

"Kita sangat hati-hati, pembiayaan dan penghematan," kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi seusai paparan program Nomor Induk Kependudukan di kantor Wakil Presiden, Rabu (27/1).

PROGRAM Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bukan sistem sekali jadi. Program da­tabase kependudukan integral warga Indonesia itu mesti terus di-main­te­nance. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola program tersebut.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, back up data kependudukan dibuat dengan sistem rangkap untuk menambah pengamanan sekaligus mengantisipasi adanya penyalahgunaan.  

e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.